OUTSIDETHEARC – Kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto telah menjadi sorotan publik. Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari internal PDIP sendiri. Salah satu yang dinantikan adalah respons atau “counter attack” dari PDIP jika KPK benar-benar menahan Hasto.
Kronologi Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait dengan Harun Masiku, caleg PDI-P pada Pemilu 2019 yang menjadi buron sejak 2020 lalu919. Penetapan tersangka ini telah menimbulkan polemik di masyarakat, terutama karena adanya dugaan bahwa kasus ini memiliki nuansa politis9.
Respons PDIP Terhadap Penetapan Tersangka Hasto
PDIP, melalui tim hukumnya, telah menyatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka adalah sarat dengan rekayasa politik17. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah mempertanyakan kinerja KPK dan mengancam akan turun tangan jika Hasto ditangkap18. Selain itu, tim hukum PDIP juga menyebut bahwa flashdisk yang disita KPK saat menggeledah rumah Hasto bukan miliknya, melainkan milik anaknya2.
Ancaman Counter Attack PDIP
Jika KPK benar-benar menahan Hasto, PDIP diprediksi akan melakukan berbagai upaya untuk membela Hasto dan melawan tindakan KPK. Beberapa langkah yang mungkin diambil oleh PDIP termasuk:
- Menggalang Dukungan Politik: PDIP dapat menggalang dukungan dari partai-partai politik lain untuk menekan KPK agar tidak menahan Hasto. Hal ini bisa dilakukan melalui pertemuan-pertemuan politik atau pernyataan bersama yang menunjukkan solidaritas terhadap Hasto6.
- Menggunakan Pengaruh Megawati: Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Umum PDIP, memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Megawati bisa menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi opini publik dan menekan pemerintah agar KPK tidak menahan Hasto18.
- Mengajukan Praperadilan: PDIP bisa mengajukan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto oleh KPK. Jika praperadilan ini dikabulkan, maka penetapan tersangka Hasto bisa dibatalkan9.
- Menghalangi Proses Penyidikan: Ada kemungkinan bahwa kader-kader PDIP akan berdatangan ke Jakarta untuk mencegah penahanan Hasto, yang bisa mengganggu ketertiban umum6.
- Mengajukan Gugatan Hukum: PDIP bisa mengajukan gugatan hukum terhadap KPK jika merasa ada pelanggaran prosedur dalam penetapan tersangka Hasto. Hal ini bisa dilakukan melalui pengadilan atau lembaga hukum lainnya9.
Dampak Terhadap KPK dan Politik Indonesia
Jika PDIP benar-benar melakukan counter attack, maka hal ini bisa berdampak signifikan terhadap KPK dan politik Indonesia. KPK bisa menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak, yang bisa mempengaruhi independensi dan kinerjanya dalam memberantas korupsi. Selain itu, situasi ini juga bisa mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia, terutama jika konflik antara PDIP dan KPK semakin memanas.
Kesimpulan
Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK telah memicu berbagai reaksi dari PDIP. Jika KPK benar-benar menahan Hasto, PDIP diprediksi akan melakukan berbagai upaya untuk membela Hasto dan melawan tindakan KPK. Langkah-langkah yang mungkin diambil oleh PDIP termasuk menggalang dukungan politik, menggunakan pengaruh Megawati, mengajukan praperadilan, menghalangi proses penyidikan, dan mengajukan gugatan hukum. Hal ini bisa berdampak signifikan terhadap KPK dan politik Indonesia secara keseluruhan.