outsidethearc.com – Dalam tanggapan terhadap aksi mogok kerja massal yang diikuti oleh dokter dan tenaga kesehatan, Pemerintah Korea Selatan telah mengeluarkan perintah agar para dokter yang mogok untuk segera kembali bekerja. Menteri Kesehatan, Cho Kyoo Hong, mengatakan bahwa sekitar 4% dari 36.000 klinik swasta telah mengkonfirmasi partisipasi mereka dalam protes yang direncanakan pada Selasa, 18 Juni 2024.
“Kami harus mengeluarkan perintah kerja kembali pada jam 9 pagi hari ini untuk mengurangi gangguan pada layanan kesehatan,” ujar Cho, seperti dilaporkan oleh Japan Times. Langkah ini diambil setelah upaya negosiasi awal dengan dokter muda gagal dan perintah kerja sebelumnya dicabut sebagai bagian dari inisiatif perdamaian.
Menurut undang-undang, dokter yang tidak mematuhi perintah ini dapat menghadapi sanksi seperti penangguhan lisensi praktik dan konsekuensi hukum lainnya.
Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan kekecewaannya atas aksi mogok ini, menyebutnya sebagai “sangat disayangkan dan memalukan.” “Kami tidak punya pilihan selain mengambil langkah tegas terhadap tindakan ilegal yang mengabaikan kebutuhan pasien,” kata Presiden Yoon.
Survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat lokal menunjukkan bahwa 80% warga Korea Selatan menentang aksi mogok dokter. Di sisi lain, kritik terus bermunculan dari kalangan dokter dan staf medis terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran, yang dilihat sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan dokter di negara tersebut.
Aksi mogok juga melibatkan pengajar di bidang kedokteran. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari profesor kedokteran di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul telah melakukan mogok kerja tanpa batas waktu sejak Senin, 17 Juni.
Sebagai respons, Asosiasi Medis Korea telah mengumumkan akan melakukan aksi mogok pada tanggal 18 Juni 2024 untuk mendesak pemerintah melakukan revisi atas rencana penambahan kuota sekolah kedokteran.