outsidethearc.com – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah resmi mengumumkan kebijakan visa yang wajib bagi jemaah haji tahun 2024. Kementerian Haji dan Umrah menegaskan bahwa keabsahan ibadah haji bergantung pada penerbitan visa haji yang sesuai, dan pemenuhan persyaratan ini merupakan syarat yang tidak dapat ditawar.
Penegasan Legalitas dan Sanksi
Kementerian Haji dan Umrah mengeluarkan peringatan serius melalui kanal-kanal media sosial resmi mereka, menyatakan bahwa jemaah yang tidak memiliki visa haji akan dianggap melanggar hukum dan dapat menghadapi sanksi hukuman.
Kategori Visa yang Tidak Berlaku Untuk Haji
Dalam komunikasinya, Kementerian Haji dan Umrah juga membagikan informasi tentang jenis-jenis visa yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelaksanaan ibadah haji, termasuk visa kunjungan, pariwisata, pekerjaan, dan transit.
Fatwa Dewan Ulama Senior
Dewan Ulama Senior Saudi telah mengeluarkan fatwa yang memperjelas bahwa mendapatkan visa haji adalah kewajiban yang diatur dalam hukum syariat Islam. Fatwa ini dikeluarkan setelah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Otoritas Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Tujuan Pengaturan Visa Haji
Pengaturan visa ini bertujuan untuk membantu mengatur aliran jemaah dengan lebih efektif, meningkatkan aspek keamanan dan kesejahteraan jemaah, serta mencegah kemungkinan risiko yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.
Aspek Spiritual dan Hukum dari Visa Haji
Visa haji disebutkan tidak hanya sebagai dokumen perjalanan, tetapi sebagai simbol dari perjanjian suci antara peziarah dan komitmen mereka terhadap kewajiban agama sesuai dengan syariat.
Kebijakan Visa Haji di Indonesia
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Indonesia mengakui dua jenis visa haji yaitu: visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah, yang dikenal juga sebagai haji furoda. Visa haji furoda mengharuskan jemaah untuk berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Kerajaan Arab Saudi menetapkan syarat visa haji sebagai prasyarat yang tidak dapat dielakkan bagi jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji pada tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan tata tertib dan memastikan keamanan serta kesucian ibadah haji, sejalan dengan hukum syariat Islam. Oleh karena itu, jemaah haji disarankan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap kebijakan ini untuk menghindari konsekuensi hukum dan memastikan ibadah mereka dilaksanakan dengan sah.