outsidethearc.com – Faisal Basri, seorang ekonom senior Indonesia, telah menyatakan pandangannya terhadap pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, merekomendasikan peninjauan kembali program hilirisasi yang pernah diunggulkan oleh Presiden Joko Widodo. Basri mengusulkan penghentian program tersebut dan menggantikannya dengan kebijakan industrialisasi yang lebih berorientasi pada keuntungan domestik.
Kritik Terhadap Hilirisasi
Ekonom ini berpendapat bahwa program hilirisasi yang dijalankan sejauh ini lebih banyak memberikan keuntungan kepada investor asing dan memiliki dampak yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Basri menekankan bahwa kebijakan seharusnya diarahkan untuk memajukan sektor industrialisasi sebagai langkah strategis.
Industrialisasi sebagai Kebijakan Pengganti
Menurut Basri, industrialisasi dapat mencegah kebocoran nilai tambah yang seharusnya bisa dinikmati oleh Indonesia. Sebagai contoh, dia menyoroti sektor tambang, khususnya pengolahan nikel, yang kekayaannya saat ini lebih banyak dinikmati oleh negara lain seperti China daripada diproses dan dimanfaatkan sepenuhnya di dalam negeri.
Evaluasi Program Hilirisasi dalam Kampanye Politik
Basri juga mengkritik penggunaan hilirisasi sebagai janji kampanye yang dianggap solusi untuk berbagai masalah, namun pada kenyataannya justru memberikan dampak negatif terhadap keuangan negara.
Kebijakan Struktural yang Memberikan Keuntungan kepada Investor Asing
Masalah struktural dalam kebijakan hilirisasi yang ada, menurut Basri, terletak pada kecenderungan pemerintah dalam memberikan kemudahan dan insentif yang berlebihan kepada investor asing. Insentif-insentif ini termasuk harga batu bara yang ditetapkan jauh di bawah harga pasar untuk perusahaan-perusahaan asal China yang beroperasi di Indonesia.
Faisal Basri merekomendasikan kepada pemerintahan mendatang untuk mengalihkan fokus dari hilirisasi ke industrialisasi, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menyeimbangkan kerjasama dengan investor asing dan memastikan bahwa keuntungan ekonomi lebih banyak dirasakan oleh Indonesia.